Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Beri alarm tegas, DPRD Tanjab Barat, minta pemerintah kabupaten segera tuntaskan sejumlah persoalan konflik lahan di kabupaten Tanjab Barat. Senin (8/6/2026)
Soal konflik lahan masyarakat dan perusahaan di kabupaten Tanjab Barat, jadi perhatian serius DPRD Tanjab Barat. Setidaknya terdapat sebanyak 5 Fraksi di DPRD menyoroti persoalan konflik lahan yang hingga kini belum tuntas.
Hal itu disampaikan langsung anggota DPRD kabupaten Tanjab Barat saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna III di DPRD Tanjab Barat, pada Jumat (5/6/2026).
Anggota DPRD Nurcholis dari fraksi Golkar meminta pemerintah kabupaten Tanjab Barat, segera mencari solusi tepat untuk menuntaskan konflik lahan antara masyarakat desa Bukit Bakar dan PT WKS.
” Melalui forum ini kami mendorong pemerintah kabupaten Tanjab Barat, dalam hal ini Bupati Tanjab Barat untuk segera menyelesaikan persoalan konflik lahan di Desa Bukit Bakar, ” katanya.
Dia juga meminta Bupati Tanjab Barat untuk turun langsung ke lokasi untuk mengetahui dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat.
” Kami sudah melihat langsung kondisi di lapangan, kami minta Bupati untuk melakukan kroscek langsung ke lapangan untuk mengetahui persoalan yang terjadi, ” sebutnya.
Ungkapan senada juga disampaikan fraksi Nasdem, Gerindra, PDIP dan PKB meminta pemerintah Tanjab Barat segera menyelesaikan konflik lahan antara warga perusahaan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.
Menurutnya juga, selain persoalan konflik di Desa Bukit Bakar, kecamatan Renah Mendaluh, DPRD juga menyuarakan soal konflik lahan di beberapa Desa dengan perusahaan sawit di wilayah ulu dan sekitarnya yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Menyikapi apa yang disampaikan anggota DPRD tersebut Bupati kabupaten Tanjab Barat, Drs H. Anwar Sadat, M. Ag mengatakan terkait Bukit Bakar adanya oknum yang melakukan perundingan diluar sepengetahuan Pemerintah daerah.
” Terkait soal Bukit Bakar ada oknum dari pihak luar tampa sepengetahuan Pemda melakukan upaya-upaya perundingan,” jelas Bupati.
Bupati memastikan persoalan konflik lahan antara warga dan perusahaan tentunya akan menjadi perhatian serius Pemda, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada akan dicarikan solusi penyelesaiannya.(S2)
