Lantangjambi.id,Tanjabbar, – Habiskan anggaran APBD kabupaten Tanjab Barat 2023 sebesar 8,6 Milyar proyek pengaspalan jalan batas kota Kualatungkal dan Sialang di pertanyakan. Pasalnya baru satu bulan selesai di kerjakan sudah rusak.
Terkesan dikerjakan asal jadi proyek pengaspalan jalan batas kota Kualatungkal dan Sialang yang menelan dana cukup besar dari APBD Tanjab Barat ini menjadi pertanyaan masyarakat. Karena dengan dana yang pantastis tersebut tidak sejalan dengan kualitas pekerjaan yang ada di lapangan.
Dari pantauan langsung dilokasi, terlihat pada sisi jalan mulai runtuh dan pecah, kondisi tersebut membuktikan jika kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan besaran dana yang di kucurkan pemerintah untuk proyek tersebut.
Salah satu warga setempat saat dikonfirmasi mengatakan, jika jalan tersebut baru saja selesai dibangun sekira satu bulan. Warga juga mengaku heran jalan yang terbilang masih baru ini sudah rusak.
” Baru satu bulan ini pak selesai dikerjakan, tapi sudah mulai rusak terutama pada sisi-sisi nya sudah ada yang runtuh, ” ujar warga yang sedang beraktivitas dikebunnya tersebut kepada media, pada (26/12/2023) lalu
Warga juga mengaku kecewa proyek dengan nilai milyaran rupiah tersebut hanya seperti itu kualitas nya. Dia juga berharap pihak-pihak terkait tidak hanya diam melihat kondisi proyek yang seperti ini.
” Kami berharap dinas terkait yakni PUPR kabupaten Tanjab Barat, tidak diam saja dan segera lakukan kroscek kelapangan supaya dapat melihat langsung hasil pekerjaan kontraktor yang seperti ini, ” sebutnya.
Diketahui proyek Pengaspalan sepanjang kurang lebih 8 kilo meter ini telah dianggarkan pemerintah kabupaten Tanjab Barat, melalui sumber dana APBD 2023 melalui dinas PUPR sebesar, Rp. 8. 679.400.000, 00,- yang dilaksanakan oleh CV. Aldo Putra Jambi, dengan konsultan pengawas CV Elsana Cipta Prima.
Sayangnya pihak rekanan dan konsultan pengawas belum berhasil dikonfirmasi terkait buruknya kualitas pekerjaan pengaspalan tersebut. Minimnya informasi yang didapat terkait proyek ini mengindikasikan bahwa pihak rekanan seakan tutup mata terhadap buruknya hasil pekerjaan yang ditanganinya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan dari rekanan dan konsultan pengawas terkait pekerjaan pengaspalan yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu secara langsung maupun melalui via telepon. (S2)
