Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Soal kisruh di dinas Perhubungan kabupaten Tanjab Barat, komisi III DPRD Tanjab Barat sebut proyek fender dishub terkesan dipaksakan. Selasa (11/3/2025).
Dugaan kejanggalan proyek Fender kapal Pelabuhan Roro Kuala Tungkal,propinsi Jambi semakin menguap.bahkan sampai dibahas dimeja bundar anggota komisi lll DPRD Tanjabbar yang digelar pada Senin(10/3/25/)lalu.
Selain disebut-sebut fender yang terpasang tidak sesuai standar pelabuhan Roro yang notabene tempat berlabuhnya kapal-kapal besar, sementara fender yang terpasang hanya untuk pelabuhan sekelas kapal ferry.
Hal serupa juga diungkapkan oleh ketua komisi III Albert Chaniago. Kepada media dia mengatakan bahwa pemangilan kadis perhubungan Tanjab Barat Samsul Jauhari terkait proyek Fender kapal Roro dan adanya dugaan uang ganti rugi dari agen kepada Dinas perhubungan pada kegiatan tahun 2022 lalu.
“Kami minta klarifikasi saja kepada dinas perhubungan sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada anggota DPRD dan sebagai mitra kerja komisi lll,”katanya
Albert juga menjelaskan, adapun dalam rapat tersebut pertanyaan kita salah satunya terkait proyek Fender dan uang ganti rugi yang dimaksud.
Dari hasil pertemuan itu, bahwa menurut keterangan kadis perhubungan terkait uang ganti rugi dari pihak agen itu bukan berupa uang melainkan berupa barang dan itu penyelesaiannya antara pihak agen bersama pihak kontraktor pelaksana.
” Itu keterangan kadis perhubungan dalam rapat bersama komisi III, ” sebutnya.
Ditanya apakah komisi lll hanya sebatas ini saja atau ada rencana lain dengan memanggil pihak terkait lainnya sehingga dapat memperjelas persoalan yang terjadi, atau ada upaya lain melalui jalur pansus yang merupakan kewenangan penuh DPRD.
” Untuk saat ini belum ada mengarah ke sana,”jawabnya saat dikonfirmasi media.
Menurutnya juga, kisruh proyek fender tersebut akibat kesalahan perencanaan sehingga fender yang dibeli diduga tidak sesuai dengan standar peruntukannya dan ini terkesan di paksakan.
” Ini akibat kesalahan dari awal yakni perencanaannya, akibatnya proyek ini terkesan dipaksakan, “tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Usai rapat tertutup bersama komisi III DPRD kabupaten Tanjab Barat, kepala dinas perhubungan kabupaten, Samsul Juhari sebut anggaran tak mampu untuk beli fender sesuai standar pelabuhan Roro. Senin (10/3/2025).
Kisruh soal fender pelabuhan Roro Kuala Tungkal terus bergulir. Selain menjadi perbincangan publik, kini persoal tersebut juga menjadi pembicaraan di meja parlemen DPRD kabupaten Tanjab Barat.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, beragam pernyataan yang dilontarkan anggota DPRD kabupaten Tanjab Barat terkait kinerja kepala dinas perhubungan kabupaten Tanjab Barat.
Terkait soal fender dewan akan mengusut persoalan ini untuk memastikan masyarakat kabupaten Tanjab Barat, serta pihak kapal mendapatkan pelayanan yang layak pada pasilitas yang tersedia.
Terpisah kepala dinas perhubungan kabupaten Tanjab Barat, Samsul Juhari saat dikonfirmasi usai rapat bersama komisi III DPRD terkesan irit bicara saat menjawab pertanyaan awak media.
Dia mengatakan hanya dimintai keterangan oleh komisi III terkait persoalan fender, hal lainnya silahkan tanyakan langsung pada pimpinan komisi III.
” Hanya dimintai keterangan saja, untuk lebih jelasnya bisa tanyakan langsung sama ketua Komisi III, semua sudah saya jelaskan tadi dalam rapat, ” jawabnya.
Saat disinggung soal kondisi fender yang terpasang tidak layak untuk pelabuhan sebesar pelabuhan Roro sebagaimana yang dikeluhkan para agen perkapalan.
” Soal itu karna kemampuan anggaran yang kami miliki, kita sudah ajukan 250 juta untuk pengadaan fender tersebut namun hanya 150 juta yang direalisasikan Pemda, “katanya.
Beredarnya kabar tentang adanya pemungutan biaya dari dinas perhubungan pada beberapa agen terkait fender yang jatuh ke laut pada 2023 lalu yang nominalnya mencapai ratusan juta.
” Itu kita tidak tau, soal ganti rugi fender yang jatuh langsung dikerjakan oleh pihak agen dan dishub hanya menerima hasil setelah selesai, “kilahnya.(S2)
