Lantangjambi.id, Tanjabbar,- Sebanyak 22 Subkontraktor PT. Petrochina disorot. Dinas ketenagakerjaan kabupaten Tanjab Barat sebut sudah kordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Kamis (18/9/2025).
Pasca aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Bersatu Pematang Lumut terkait subkontraktor PT Petrochina, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tanjung Jabung Barat bergerak cepat.
Hal itu dikatakan Eko Sewelo kadis naker Tanjab Barat. Dia mengatakan, perkembang terkini bahwa dialog atau mediasi masih terus berlangsung. Fokus utama adalah mengenai status 22 subkontraktor yang beroperasi di wilayah Tanjab Barat.
Dari jumlah tersebut, hanya 8 subkontraktor yang melaporkan keberadaan mereka ke Disnaker Tanjab Barat sedangkan sisanya sebanyak 14 subkontraktor tidak melapor aktivitas nya di Tanjab Barat.
“Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami dari Disnaker Tanjab Barat telah menyampaikan dan melaporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, termasuk juga ke pengawas perusahaan. Nantinya, pengawas perusahaan yang akan menindaklanjuti laporan ini, tugas kami adalah memberikan informasi,” jelas Eko saat dikonfirmasi via telepon.
Saat ditanya apa dampak yang akan ditimbulkan terhadap daerah dengan tidak melapornya sejumlah subkontraktor ke dinas terkait. Apakah akan berdampak terhadap PAD kabupaten Tanjab Barat.
Eko menjelaskan, bahwa tidak ada dampak langsung terhadap PAD. Namun, ia menekankan pentingnya subkontraktor untuk melakukan sosialisasi terkait tenaga kerja dan memberikan informasi lowongan kerja secara transparan kepada daerah.
“Data dari 22 perusahaan ini sudah kami laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti, terutama terkait dengan kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai pengawasan yang berada di tangan provinsi, Eko membenarkan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi tetap berjalan dengan baik.
” Namun, Eko menekankan bahwa perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut seharusnya proaktif melaporkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku, “pungkasnya. (S2)
