LANTANGJAMBI.ID, TANJAB BARAT,– Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah serta sinkronisasi data kemiskinan antarperangkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, di Ruang Rapat Bapperida, Rabu (11/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mengevaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik kemiskinan umum maupun kemiskinan ekstrem.
Dalam arahannya, Katamso menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun banyaknya program bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari ketepatan penerima manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren penurunan, upaya penanganannya tetap harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Wabup Katamso adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil.
Data tersebut harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan maupun berbagai bentuk intervensi pemerintah.
Katamso mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat, kriteria penerima bantuan, dan program yang dilaksanakan masing-masing OPD.
Ia juga meminta seluruh instansi terkait segera menelusuri dan menyelesaikan apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksinkronan data melalui koordinasi serta verifikasi langsung di lapangan.
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Kita harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi serta kriteria yang telah ditetapkan. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,” tegas Katamso.
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut memaparkan perkembangan indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa.
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024, persentasenya tercatat sebesar 1,11 persen dan turun menjadi 0,66 persen pada 2025.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengalami penurunan dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025.
Meski menunjukkan perkembangan positif, berbagai indikator tersebut tetap membutuhkan perhatian dan evaluasi berkelanjutan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus dipertahankan dan dipercepat.
Pembahasan juga mencakup profil penduduk dan rumah tangga miskin, tingkat kedalaman serta keparahan kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, hingga pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil.
Data tersebut dinilai penting untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Selain pemaparan BPS, sejumlah OPD teknis dan instansi terkait turut menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program serta kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan.
Berbagai persoalan menjadi pembahasan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, bantuan perumahan, perbaikan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, koperasi, serta perluasan kesempatan kerja.
Koordinasi juga melibatkan Bulog dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan dan pemutakhiran informasi kondisi masyarakat hingga tingkat desa.
Katamso menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterpaduan program lintas sektor.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, hingga perluasan akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Setiap OPD harus mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan tidak sinkron antara tujuan, sasaran, dan hasilnya. Kita perlu melihat persoalan secara menyeluruh agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” lanjutnya.
Menjelang penutupan rapat, Staf Ahli Bupati Tanjung Jabung Barat, Yan Heri, S.Pt., menyampaikan sejumlah poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah meminta setiap OPD menginventarisasi seluruh program bantuan yang berkaitan dengan pemanfaatan DTSEN, kemudian menyampaikan laporannya kepada Bapperida sebagai bahan koordinasi dan evaluasi bersama.
Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mengurangi perbedaan atau deviasi data antarperangkat daerah.
Sosialisasi mengenai mekanisme perubahan, penggantian, dan pemutakhiran data penerima manfaat juga dinilai penting agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pemerintah.
Pemutakhiran data tersebut diminta dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Apabila terdapat persoalan data yang membutuhkan penyelesaian di tingkat nasional, pemerintah daerah juga perlu melakukan koordinasi dan menyampaikan surat kepada pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wabup Katamso menginstruksikan agar koordinasi tidak berhenti sebatas rapat tingkat kabupaten.
Ia meminta agar pertemuan teknis yang lebih intensif antar-OPD terus dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, merumuskan solusi, serta memastikan setiap tindak lanjut berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Melalui penguatan koordinasi TKPKD Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga mampu memberikan perubahan nyata terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., Kepala Bapperida Feri Noprianto, S.E., Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Hadir pula Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bulog, APDESI, serta undangan terkait lainnya.(S2)
