Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Proyek jalan betol dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlokasi di Kelurahan Tungkal V, kecamatan Seberang Kota rusak.Lurah selaku pengguna anggaran malah bungkam saat dikonfirmasi media. Senin (19/5/2025)
Proyek jalan beton yang berlokasi di kelurahan Tungkal V baru selesai dikerjakan sudah rusak. Menurut warga proyek tersebut bersumber dari dana DAU kelurahan Tungkal V, tahun anggaran 2025.
Dari pantauan dilokasi terlihat kondisi jalan beton telah retak dan batah dibeberapa titik, sementara proyek tersebut terbilang baru selesai dikerjakan beberapa waktu lalu.
” Baru selesai dikerjakan jalan ini, kurang lebih sekitar bulan puasa kemarin pengerjaannya, “jelas warga.
Warga juga menyayangkan proyek yang terbilang baru sudah dalam kondisi rusak, dan meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan program dana DAU melakukan kroscek ulang terhadap buruknya hasil pekerjaan jalan beton tersebut.
” Kita minta pihak kelurahan tidak tutup mata dengan kondisi proyek seperti ini, jika benar ada kecurangan pihak pelaksana harus di proses sesuai dengan aturan yang ada, “ujar warga.
Untuk mengetahui sistem dan tata cara pelaksanaan proyek DAU media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada pengguna anggaran dana DAU yakni Lurah Tungkal V.
Sayangnya selain tidak memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilayangkan melalui via WhatsApp, lurah juga terkesan tertutup terhadap program DAU yang sedang dilaksanakannya.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini dilapangan, selain buruknya kualitas pekerjaan jalan beton proyek yang bersumber dari DAU ini juga terindikasi curi start dalam pelaksanaan pekerjaan.
Terpisah Inspektorat kabupaten Tanjab Barat, saat dikonfirmasi hal ini mengatakan, pihaknya akan melakukan konfirmasi terkait pekerjaan tersebut kepada camat Seberang Kota dan BKAD.
” Kita bakal melakukan konfirmasi kepada camat seberang kota dan BKAD dulu, ” Ujar Drs. Encep Zarkasi kepala Inspektorat kabupaten Tanjab Barat saat dikonfirmasi via telepon.
Terpisah Kabag pemerintahan setda Tanjab Barat Sarianto diminta tanggapan terkait hal itu mengaku bahwa kegiatan DAU kelurahan bukan kewenangan bidang Pemerintahan.
” Coba konsultasi sama Inspektorat atau BKAD,” jawabnya.
Di sigung ada tidak kaitan tugas bidang pemerintahan seperti pengawasan. Menurutnya, kewenangan ataupun kapasitas pem hanya membantu mengusulkan anggaran saja untuk kelurahan,
” Misalnya seperti usulan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kepada pihak kelurahan, ” pungkasnya. (S2)
