Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Dipotong oleh pemerintah pusat hingga 500 miliar rupiah, anggaran APBD kabupaten Tanjab Barat tahun 2026 berpotensi alami defisit. Sabtu (27/9/2025).
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kabupaten Tanjab Barat tahun 2026 berpotensi alami defisit. Pasalnya, APBD dan APBD Perubahan 2026 yang diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah tersebut dipangkas pemerintah pusat hingga 500 miliar lebih.
Selain menghambat keberlangsungan pembangunan di kabupaten Tanjab Barat, sejumlah agenda penting yang telah terencana dengan matang juga terancam gagal dilaksanakan salah satunya sebagai tuan rumah Porprov.
Ketua DPRD kabupaten Tanjab Barat, Hamdani, SE membenarkan informasi terkait adanya pemotongan dari pusat sebesar kurang lebih 500 miliar.
” Informasi sementara dari TAPD memang demikian, adanya pengurangan dana transfer dari pusat sebesar kurang lebih Rp 500 milyar, ” katanya saat dikonfirmasi via WhatsApp. Sabtu (27/9/2025) siang.
Menurutnya juga, meskipun informasi nya demikian namun pihaknya belum menggelar rapat resmi terkait hal tersebut.
” Kami belum rapat resmi, nantinya tim Banggar DPRD dan TAPD akan menanyakan hal pengurangan tersebut ke tim anggaran DPR RI pusat, ” tegasnya.
Informasi yang berhasil dihimpun setidaknya terdapat sebesar Rp 592,4 miliar anggaran APBD kabupaten Tanjab Barat dipangkas oleh pusat. Selain berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dan SDM, defisit anggaran juga berpotensi batalnya beberapa kegiatan penting yang telah diagendakan sebelumnya.
Sayangnya pihak TAPD kabupaten Tanjab Barat belum berhasil dimintai keterangan terkait pemotongan dana transfer pusat. Hingga berita diterbitkan belum ada penjelasan dari tim TAPD seputar perihal pemotongan anggaran tahun 2026.
Demikian juga sekretaris Daerah kabupaten Tanjab Barat, Hermansyah saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Sabtu siang (27/9/2025) belum merespon.
Selain itu minimnya informasi terkait pemangkasan dana transfer pusat ini juga belum diketahui kegiatan apa saja nantinya yang terancam batal dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang dan pengurangan apa saja yang akan dilakukan pemerintah kabupaten.(S2)
