Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya menyelesaikan konflik agraria melalui dialog dan koordinasi antarpihak. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., memimpin langsung rapat koordinasi penyelesaian konflik lahan yang melibatkan tiga kelompok tani di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, dengan pihak PT WKS Distrik 6, Kamis (8/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tersebut melibatkan Kelompok Tani Usaha Remaja Kampung Melayu, Kelompok Tani Sepakat, dan Kelompok Tani Berkah Sembada.
Pertemuan itu turut dihadiri Tim Terpadu (Timdu) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Bagian Hukum Setda, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), ATR/BPN, serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Dalam arahannya, Katamso menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang netral, adil, dan objektif dalam menangani persoalan konflik lahan. Upaya tersebut dilakukan untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak, sekaligus menjaga hak-hak masyarakat dan kepastian hukum bagi kegiatan investasi di daerah.
“Hari ini kita duduk bersama di satu meja untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi terbaik yang bijaksana. Kita ingin konflik lahan yang sudah berlangsung lama ini bisa diselesaikan secara damai, transparan, dan berkekuatan hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Katamso.
Sebagai tindak lanjut, Katamso menginstruksikan tim teknis Pemkab Tanjung Jabung Barat bersama Tim Terpadu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan verifikasi faktual terhadap data dan dokumen, serta mengumpulkan informasi guna memperjelas duduk perkara.
Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam agenda lanjutan yang dijadwalkan untuk merumuskan kesepakatan bersama.
Upaya penyelesaian konflik lahan ini sejalan dengan langkah Pemkab Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya juga memfasilitasi mediasi sengketa lahan antara KMS. Nurmansyah dan Fikri Juniwarman dengan Koperasi Tani Hutan Binjai Grup di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu.Persoalan tersebut berkaitan dengan lahan yang dikerjasamakan melalui skema kemitraan dengan PT Makin Grup.
Dalam mediasi sebelumnya, Katamso meminta pihak koperasi dan perusahaan membuka dokumen kemitraan, peta lahan, serta dokumen legalitas Hak Guna Usaha (HGU) dan perjanjian kerja sama. Sementara itu, KMS. Nurmansyah dan Fikri Juniwarman diminta menunjukkan bukti alas hak atas lahan yang mereka klaim.
“Kalau lahan itu memang sudah dimitrakan secara sah dengan perusahaan melalui koperasi, maka harus dihormati. Tapi kalau ada tumpang tindih kepemilikan, ini yang harus kita luruskan. Kita libatkan BPN untuk cek status dan batas lahan secara teknis,” katanya.
Penanganan kedua persoalan tersebut menunjukkan upaya Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam mendorong penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme dialog, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi lapangan.
Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat menghasilkan penyelesaian yang adil, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.(S2)
