Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, termasuk mencari solusi atas persoalan 716 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) agar tetap memperhatikan aspek kemanusiaan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan Katamso saat memimpin rapat exit meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, pada Jum’at (9/10/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Asisten Pemerintahan, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Katamso menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK yang telah bekerja secara profesional dan objektif. Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ujar Katamso.
Ia menegaskan, Pemkab Tanjung Jabung Barat berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK. Katamso juga meminta seluruh OPD terkait meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan tim pemeriksa, terutama dalam melengkapi dokumen serta memperbaiki hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut adalah keberadaan 716 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Persoalan ini berkaitan dengan ketentuan penataan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menetapkan bahwa pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi hal tersebut, Katamso menyatakan pemerintah daerah akan berupaya mencari jalan keluar terbaik dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum.
Menurutnya, para TKM yang selama ini telah bekerja perlu mendapat perhatian. Namun, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Kita akan mencari solusi terbaik karena ada aspek kemanusiaan yang harus kita perhatikan terhadap tenaga kerja mandiri yang selama ini bekerja. Namun, penyelesaiannya tentu tidak boleh melanggar aturan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Tanjung Jabung Barat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Koordinasi tersebut diharapkan dapat menyinkronkan data administrasi daerah sekaligus memperoleh masukan mengenai formulasi penyelesaian yang sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
Katamso berharap upaya koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi yang tepat bagi ratusan TKM lokal, tanpa mengabaikan ketentuan mengenai penataan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, perwakilan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa secara umum pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat telah berjalan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta efektivitas pelaksanaan belanja daerah.
Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi setiap OPD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan penggunaan keuangan daerah sesuai ketentuan.
Rapat exit meeting merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan terinci dilaksanakan. Melalui tahapan ini, pemerintah daerah memperoleh gambaran awal mengenai sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Pemkab Tanjung Jabung Barat menyatakan siap mendukung proses pemeriksaan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(S2)
