Lantangjambi.id, JAMBI – Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi prioritas. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H.,hadiri penandatanganan MoU bersama Menteri HAM Republik Indonesia. Rabu (14/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Program Bidang HAM di Auditorium Chatib Quzwain, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., para kepala daerah dan pejabat pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, civitas akademika, serta mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut juga diisi dengan kuliah umum oleh Menteri HAM RI serta penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara simbolis kepada warga Suku Anak Dalam (SAD).
Dalam arahannya, Menteri HAM RI Natalius Pigai mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga Suku Anak Dalam.
Menurutnya, kepemilikan KTP merupakan langkah mendasar untuk memberikan pengakuan hukum terhadap warga negara sekaligus membuka akses terhadap berbagai hak dasar.
“Saya menyerahkan KTP atas nama pemerintah kepada warga Suku Anak Dalam. Ini adalah salah satu elemen terpenting agar mereka diakui secara sah sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Natalius Pigai.
Ia menjelaskan, kepemilikan dokumen kependudukan menjadi pintu masuk bagi masyarakat, khususnya kelompok marginal, untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi hingga pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.
Karena itu, Kementerian HAM terus mendorong langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM secara luas dan inklusif.
Sementara itu, Sekda Tanjung Jabung Barat Hermansyah menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik penandatanganan MoU tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga di bidang HAM.
Menurut Hermansyah, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ia berharap, melalui kerja sama tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dapat semakin kuat dalam mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di tengah masyarakat.
Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.(S2)
