LANTANGJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna Keempat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I dan III, pengambilan keputusan, serta persetujuan bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (2/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., tersebut, Wabup Katamso juga menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah sekaligus menandatangani berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Katamso menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama, komitmen, serta kontribusi selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan terhadap ketiga Ranperda tersebut.
Menurutnya, persetujuan bersama ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyambut baik persetujuan terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut. Kita berharap regulasi ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara efektif sesuai tujuan pembentukannya,” ujar Katamso.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada perangkat daerah terkait, tenaga ahli, para pemangku kepentingan, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan dan penyempurnaan ketiga Ranperda.
Katamso menilai, perbedaan pandangan selama pembahasan kebijakan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara terbuka dan konstruktif. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat, baik dalam pembentukan regulasi, pelaksanaan pembangunan, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Pertama, Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.
Kedua, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perubahan ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketiga, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan, partisipasi masyarakat, serta pembangunan desa yang berkelanjutan.
Menindaklanjuti persetujuan tersebut, Katamso menginstruksikan perangkat daerah terkait agar segera melakukan langkah-langkah persiapan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Langkah tersebut meliputi penyusunan peraturan pelaksanaan apabila diperlukan, penyiapan petunjuk teknis, hingga sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, keberhasilan suatu peraturan daerah tidak hanya diukur dari proses pembentukan dan pengundangannya, tetapi juga dari kualitas implementasi serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap kebijakan dan produk hukum daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Katamso berharap kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan DPRD terus terpelihara dengan semangat kebersamaan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.
Dengan demikian, produk hukum daerah yang telah disepakati dapat menjadi landasan dalam mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolres Tanjung Jabung Barat, Kabag Ren KOMPOL Ujang Supran, S.H.; perwakilan Dandim 0419/Tanjab, Pasi Ops Lettu Inf. Sigit Purnomo R.; Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP., M.H.; perwakilan Kajari Tanjung Jabung Barat, Kepala Subseksi I Seksi Intelijen Fadly Ilham, S.H.; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, pimpinan perbankan, insan pers, serta undangan lainnya.(S2)
