LANTANG JAMBI.ID, TANJABBAR,– Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat upaya penanganan kerawanan pangan melalui pemetaan kondisi ketahanan pangan hingga tingkat desa.
Langkah tersebut dilakukan dengan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program penanganan yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berlangsung di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam sambutannya, Wabup Katamso menyampaikan bahwa persoalan kerawanan pangan merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Menurutnya, kerawanan pangan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan secara baik.
“Masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan,” ujar Katamso.
Ia menjelaskan, salah satu instrumen penting yang dikembangkan Badan Pangan Nasional untuk mendukung penanganan kerawanan pangan adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).
Peta tersebut merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah berdasarkan hasil analisis sejumlah indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih serius.
Katamso menerangkan bahwa dalam FSVA terdapat pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kerentanan pangan, yakni Prioritas 1 dengan kategori sangat rentan, Prioritas 2 kategori rentan, dan Prioritas 3 kategori cukup rentan.
Pengelompokan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas intervensi sehingga program penanganan kerawanan pangan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penyusunan FSVA memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Dalam proses penyusunannya, FSVA Kabupaten/Kota menggunakan 11 indikator yang mewakili tiga aspek utama ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses terhadap pangan, serta aspek pemanfaatan pangan.
Ketiga aspek tersebut menjadi komponen penting untuk melihat kondisi ketahanan pangan secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui wilayah yang mengalami kerentanan pangan, tetapi juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.
Katamso juga menegaskan bahwa penyusunan peta tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta metode *Small Area Estimation.
Keterlibatan berbagai pihak dan penggunaan data yang terukur diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, keberadaan FSVA memiliki peran strategis karena mampu menyajikan gambaran titik-titik wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan hingga tingkat desa.
Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di setiap wilayah sekaligus merumuskan strategi dan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah kabupaten/kota dan desa, serta menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Wabup Katamso mengajak seluruh OPD dan instansi terkait agar tidak hanya menjadikan kegiatan ekspose sebagai agenda penyampaian data dan informasi, tetapi juga sebagai momentum memperkuat koordinasi serta menyatukan langkah dalam mengatasi persoalan kerawanan pangan.
Ia menekankan bahwa penanganan kerawanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor melalui program yang saling mendukung dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini, saya mengajak kita semua menjadikannya sebagai momentum agar seluruh OPD dan instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa yang rentan rawan pangan,” tegas Katamso.
Ia optimistis, dengan kerja sama, komitmen, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, wilayah-wilayah yang masuk kategori rentan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditangani secara bertahap.
Di akhir sambutannya, Katamso berharap kegiatan ekspose tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesamaan pemahaman bagi seluruh peserta, sehingga informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program nyata.
Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk aktif mengikuti materi, berdiskusi, serta menyampaikan masukan demi menyempurnakan upaya penguatan ketahanan pangan di daerah.
“Saya berharap kegiatan ekspose ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemahaman yang sama. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi. Pemerintah Kabupaten hadir untuk mendukung,” pungkasnya.
Melalui penyusunan dan pemanfaatan FSVA, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat memiliki dasar pemetaan yang kuat dalam menentukan wilayah prioritas, menyusun program intervensi, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
