LANTANG JAMBI.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni meningkatkan kompetensi pejabat administrator di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi PBJP Level-1.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan resmi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level-1 bagi pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Kampus 1 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H.
Pembukaan pelatihan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Anwar Sadat kepada perwakilan pejabat administrator yang mengikuti kegiatan tersebut.
Turut mendampingi Bupati, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perakim), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Tanjung Jabung Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Karena itu, setiap pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengadaan harus memahami regulasi, prosedur, serta prinsip-prinsip pengadaan secara menyeluruh.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, setiap penggunaan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga mengingatkan bahwa ketidakpahaman terhadap aturan dan mekanisme pengadaan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi hingga permasalahan hukum.
“Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap potensi permasalahan hukum akibat ketidaktahuan. Jangan sampai ketidakpahaman atas regulasi menyeret kita ke dalam persoalan hukum. Oleh karena itu, pembekalan ini menjadi benteng penting bagi para pejabat administrator,” tegas Anwar Sadat.
Ia berharap melalui pelatihan dan sertifikasi tersebut, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki pemahaman dan kemampuan praktis dalam menjalankan tugas pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara khusus, Bupati meminta seluruh 29 pejabat administrator yang mengikuti pelatihan agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan mengikuti setiap tahapan pembelajaran secara serius.
“Menuntut ilmu itu butuh komitmen dan investasi yang tidak murah. Saya minta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar mampu melaksanakan proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantoro, Ak., M.EcDev., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengawasan dan audit pengadaan.
Ia menyatakan bahwa Pusdiklatwas BPKP siap memberikan pembekalan kepada seluruh peserta melalui materi pembelajaran yang mencakup pemahaman regulasi, prinsip dan etika pengadaan, hingga persiapan menghadapi uji kompetensi.
Dengan pembekalan tersebut, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun pelatihan PBJP Level-1 ini dilaksanakan dengan metode *blended learning* atau pembelajaran kombinasi, yang terdiri atas pembelajaran mandiri melalui sistem *e-learning* pada 28 Oktober hingga 6 November 2026, dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka pada 9–11 November 2026.
Seluruh rangkaian pelatihan tersebut memiliki beban pembelajaran sebanyak 60 Jam Pelajaran (JP), yang kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi pada 12 November 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap para pejabat administrator semakin memahami tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, mampu meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Upaya peningkatan kompetensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(S2)
