LANTANGJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Dugaan penjualan aset milik SD Negeri 136/V Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa kayu bekas pembongkaran bangunan sekolah mulai menjadi sorotan publik. Rabu (11/11/2026).
Pasalnya, material yang diduga masih berstatus aset pemerintah tersebut dikabarkan berada di salah satu rumah warga dan disebut-sebut telah diperjualbelikan dengan nilai mencapai jutaan rupiah.
Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme pengelolaan aset sekolah, terlebih bangunan SDN 136/V saat ini tengah menjalani rehabilitasi melalui program revitalisasi pendidikan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lantangjambi.id, kayu berupa material broti tersebut merupakan hasil pembongkaran bagian bangunan sekolah. Material itu diduga masih memiliki nilai ekonomis sehingga keberadaan dan status administrasinya perlu dipastikan, termasuk apakah telah melalui proses inventarisasi, pengamanan, penghapusan, maupun pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mempertanyakan mekanisme pengelolaan kayu tersebut. Menurutnya, apabila material itu masih berstatus aset sekolah, semestinya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa melalui prosedur yang sah.
“Kayu itu kan aset sekolah dan belum dilelang, kenapa bisa dijual?” ungkap sumber kepada media ini.
Dari penelusuran di lapangan, sejumlah kayu broti yang disebut-sebut merupakan material bekas pembongkaran sekolah ditemukan berada di salah satu rumah warga. Material tersebut tidak terlihat berada di lingkungan sekolah.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang menguasai kayu tersebut, bagaimana material itu bisa berada di luar lingkungan sekolah, serta apakah terdapat dokumen resmi yang menjadi dasar pemindahan atau pengelolaannya.
Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, Kepala SDN 136/V Tanjung Jabung Barat, Tri Wardana, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan langsung kepada awak media.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui komunikasi WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan kayu, status kepemilikan, serta informasi dugaan transaksi penjualan material hasil pembongkaran tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan langsung dari yang bersangkutan.
Belum adanya klarifikasi langsung dari kepala sekolah membuat persoalan ini membutuhkan penjelasan lebih terbuka agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menjadi spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Triono, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh penjelasan dari kepala sekolah terkait persoalan kayu tersebut.
Menurut Triono, berdasarkan keterangan yang diterimanya, kepala sekolah membantah telah melakukan penjualan aset sekolah. Ia justru menyampaikan bahwa kayu tersebut telah dicuri dan persoalannya sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian.
“Maaf Pak, bukan menjual aset. Tapi aset dicuri, lalu saya sudah lapor polisi. Sudah ditangani dan berakhir damai,” demikian penjelasan kepala sekolah yang disampaikan kepada Kabid SD Dinas Pendidikan.
Tidak hanya itu, kepala sekolah juga menyatakan bahwa kayu yang dimaksud telah dikembalikan ke sekolah.
“Kayu sudah dikembalikan ke sekolah. Saya bersedia bersaksi,” demikian keterangan kepala sekolah sebagaimana disampaikan Triono kepada media ini.
Meski demikian, keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Sebab, berdasarkan penelusuran media di lapangan, kayu yang dimaksud belum terlihat berada di lingkungan sekolah.
Adanya perbedaan antara keterangan yang disampaikan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan menjadi alasan penting bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.
Pemeriksaan tersebut diperlukan guna memastikan apakah kayu benar-benar telah dikembalikan sebagaimana disampaikan kepala sekolah atau masih berada di tempat lain.
Persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui penjelasan lisan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap keberadaan material bekas pembongkaran tersebut.
Ada sejumlah hal yang perlu dipastikan, mulai dari status kepemilikan kayu, pencatatan dalam inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), dokumen hasil pembongkaran bangunan, hingga mekanisme pengamanan dan pemanfaatan material yang masih memiliki nilai ekonomis.
Selain itu, apabila benar telah terjadi pencurian sebagaimana keterangan kepala sekolah, perlu dipastikan pula keberadaan bukti laporan kepolisian dan dokumen penyelesaian perkara yang disebut telah berakhir secara damai.
Langkah tersebut penting agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada perbedaan keterangan, tetapi juga menghasilkan kepastian mengenai status dan pertanggungjawaban aset pemerintah.
Dari aspek hukum, pengelolaan aset milik pemerintah daerah telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur prinsip pemindahtanganan barang milik negara maupun daerah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur berbagai aspek pengelolaan aset pemerintah, mulai dari penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan hingga penghapusan barang milik negara maupun daerah.
Dalam ketentuan tersebut, pemindahtanganan aset pemerintah tidak dapat dilakukan secara pribadi tanpa mengikuti mekanisme dan kewenangan yang telah ditetapkan.
Penjualan barang milik daerah juga harus memperhatikan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemindahtanganan sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan BMD, termasuk persyaratan penilaian, persetujuan pejabat berwenang, serta prosedur penjualan sesuai ketentuan.
Artinya, apabila kayu hasil pembongkaran tersebut masih berstatus Barang Milik Daerah, keberadaan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Lebih jauh, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya penggelapan barang yang dikuasai karena jabatan atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu aspek hukum yang perlu dikaji oleh aparat penegak hukum.
Di antaranya Pasal 8 terkait penggelapan dalam jabatan dan Pasal 3 terkait penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta memenuhi unsur kerugian keuangan negara.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan, pembuktian, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, dugaan yang berkembang saat ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Munculnya persoalan dugaan penjualan kayu bekas pembongkaran SDN 136/V ini diharapkan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Instansi terkait diminta tidak hanya menerima penjelasan dari pihak sekolah, tetapi juga turun langsung ke lokasi untuk memeriksa keberadaan fisik material serta mencocokkannya dengan dokumen administrasi aset.
Apabila kayu tersebut benar telah dikembalikan, pihak sekolah diharapkan dapat menunjukkan bukti pengembalian dan memastikan material tersebut tercatat serta diamankan sebagaimana mestinya.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban aset, Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Transparansi pengelolaan aset pendidikan merupakan hal penting karena seluruh kekayaan pemerintah yang berada di lingkungan sekolah harus dijaga dan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik.
Masyarakat pun berharap persoalan ini segera mendapatkan kejelasan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan aset pendidikan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.(S2)
