LANTANG JAMBI.ID, JAMBI,– Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., memperjuangkan sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026.
Mulai dari peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, pembukaan akses antarwilayah, hingga penanganan Sungai Bram Itam menjadi sejumlah usulan prioritas yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Rakor yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026), tersebut membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026 sekaligus penyusunan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur untuk TA 2027 dan TA 2028.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, serta kepala balai kementerian terkait.
Dalam forum strategis tersebut, Wabup Katamso secara aktif menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan yang dinilai sangat mendesak bagi masyarakat Tanjab Barat. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, mengatasi keterisolasian sejumlah wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mengawali penyampaiannya, Katamso menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi atas pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan di wilayah Tanjab Barat.
Salah satu pembangunan yang mendapat perhatian adalah peningkatan ruas jalan dari Sungai Landak menuju Sungai Kepayang. Menurutnya, pembangunan tersebut membawa perubahan besar bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi kondisi jalan yang kurang memadai.
Ia menyebutkan, masyarakat sangat merasakan manfaat pembangunan jalan tersebut karena akses yang sebelumnya sulit dilalui kini telah jauh lebih baik setelah dilakukan pengaspalan.
“Masyarakat di sana sangat senang sekali. Dulu kondisi jalannya sangat jelek, sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal. Ini merupakan sesuatu yang sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian mereka,” ungkap Katamso di hadapan peserta rakor.
Lebih lanjut, Katamso menjelaskan bahwa peningkatan konektivitas di kawasan tersebut memiliki potensi strategis yang lebih luas. Apabila pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dapat dituntaskan, kawasan itu berpeluang menjadi jalur alternatif yang lebih efisien bagi mobilitas kendaraan dari Riau menuju Padang tanpa harus melewati Kota Jambi.
Bahkan, jalur alternatif tersebut diperkirakan dapat memangkas waktu perjalanan sekitar satu setengah jam.
Karena itu, ia secara khusus meminta dukungan BPJN Jambi untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 18 kilometer.
Menurut Katamso, pembangunan ruas jalan tersebut sangat penting untuk memangkas jarak tempuh masyarakat, khususnya warga yang berasal dari wilayah ulu Tanjab Barat ketika hendak menuju ibu kota kabupaten.
Selama ini, masyarakat harus menempuh perjalanan memutar melalui wilayah Kabupaten Muaro Jambi, kemudian berbelok di Kilometer 35 dan melintasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum akhirnya kembali memasuki wilayah Tanjab Barat.
Dengan tersambungnya ruas Sungai Landak–Tebing Tinggi, akses masyarakat diharapkan dapat lebih efektif karena perjalanan bisa dilakukan melalui jalur yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanpa harus melintasi dua kabupaten lainnya.
Selain ruas tersebut, Katamso juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan jalan Kilometer 101 menuju Bukit Paku di Kabupaten Batanghari serta peningkatan infrastruktur jalan di kawasan Seberang Kota.
Tidak hanya memperjuangkan pembangunan jalan dan jembatan, Wabup Katamso turut menyoroti persoalan sumber daya air, khususnya kebutuhan penanganan Sungai Bram Itam yang dinilai mendesak menjelang musim penghujan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI atas berbagai upaya perbaikan daerah irigasi yang telah dilaksanakan di wilayah Tanjab Barat.
Namun, menurutnya, persoalan Sungai Bram Itam membutuhkan perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat agar penanganannya dapat dilakukan secara optimal.
Katamso mengakui bahwa berdasarkan kewenangan administratif, pemeliharaan sungai tersebut berada pada tingkat pemerintah kabupaten. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan penanganan secara menyeluruh dan cepat.
Selama ini, upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah masih terbatas melalui kerja sama dengan pihak perusahaan, yakni WKS, melalui program yang mereka miliki.
“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air pada tahun anggaran mendatang, sehingga risiko banjir dan dampak kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Pada kesempatan itu, Katamso juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas perhatian dan kontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, keselamatan pengguna jalan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam daftar prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat, khususnya untuk TA 2027 dan TA 2028.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang.
Sementara itu, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia meminta agar setiap program pembangunan infrastruktur yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi diketahui dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kepala daerah setempat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Gubernur juga mendorong seluruh pemerintah daerah menyiapkan program prioritas atau Plan A serta program alternatif atau Plan B sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan TA 2027.
Salah satu persoalan strategis yang menjadi perhatian adalah percepatan pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi.
ebutuhan anggaran ganti rugi lahan saat ini mengalami peningkatan hingga mendekati Rp700 miliar, dibandingkan estimasi awal sekitar Rp500 miliar pada 2022. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Sementara itu, ketersediaan anggaran dari APBN saat ini baru sekitar Rp100 miliar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Deputi Infrastruktur Bappenas agar pelaksanaan kontrak fisik pembangunan jalan tol yang bersumber dari dana pinjaman atau *loan* tetap dapat berjalan secara bertahap tanpa harus menunggu pembebasan lahan mencapai lebih dari 50 persen.
Selain itu, Pemprov Jambi bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Bappenas tengah merancang ulang desain kawasan jalan tol ruas Pijoan–Cinto Kenang–Merlung dengan dukungan anggaran desain sebesar Rp1 miliar.
Perencanaan tersebut diharapkan mampu menjadikan jalan tol bukan hanya sebagai jalur perlintasan kendaraan dan angkutan barang, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi baru di kawasan Bukit Cinto Kenang, Merlung, hingga Muara Sabak.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Al Haris juga menyoroti sektor perumahan, khususnya program bantuan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada 2026, Provinsi Jambi memperoleh alokasi program bedah rumah sebanyak 5.700 unit dari pemerintah pusat dan 560 unit dari pemerintah provinsi. Dengan demikian, total alokasi yang disebutkan mencapai sekitar 6.260 unit.
Gubernur meminta agar pembagian kuota program tersebut dilakukan secara adil hingga ke wilayah pelosok. Ia juga mendorong adanya kejelasan regulasi terkait persyaratan penerima bantuan, khususnya masyarakat yang menempati lahan dengan status kontrak lebih dari lima tahun.
Selain itu, untuk memperkuat kepedulian sosial di luar skema pendanaan APBN, Dinas Pekerjaan Umum diminta mengimbau kontraktor yang mengerjakan proyek dengan nilai di atas Rp1 miliar agar menyalurkan infak atau zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Dana yang terkumpul diharapkan dapat menjadi sumber bantuan darurat bagi masyarakat miskin yang tertimpa musibah, seperti kebakaran rumah maupun bencana lainnya.
Terkait infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor, pemerintah kabupaten/kota juga didorong lebih proaktif mengajukan usulan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumentasi serta hasil verifikasi kondisi lapangan yang akurat agar kebutuhan penanganan dapat dinilai dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Sejumlah agenda strategis lainnya turut menjadi pembahasan, di antaranya penguatan konektivitas pelabuhan, ketahanan pangan, serta revitalisasi Danau Kerinci.
Dalam rakor tersebut, masing-masing balai kementerian juga memaparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana pembangunan ke depan. BWS Sumatera VI menyampaikan program pengembangan jaringan irigasi dan penanganan sumber daya air, BPJN Jambi memaparkan kondisi serta rencana peningkatan jalan dan jembatan nasional, sedangkan BPPW Jambi menyampaikan program pembangunan infrastruktur dasar dan prasarana strategis.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan ini, diharapkan perencanaan pembangunan infrastruktur Provinsi Jambi untuk 2027 dan 2028 semakin terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dukungan terhadap usulan pembangunan jalan, jembatan, dan penanganan Sungai Bram Itam menjadi bagian penting dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih baik, mengurangi risiko bencana banjir, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(S2)
