Lantangjambi.id, Tanjabbar — Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Hamdani, S.E., memilih bersikap terbuka menghadapi persoalan yang mencuat dan menyangkut dirinya.
Alih-alih menghindar, Hamdani justru menyambut langsung kedatangan gabungan aktivis lembaga antikorupsi (Galak) yang menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Tanjabbar, Selasa (6/10/2026).
Sikap tersebut diambil Hamdani untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan berbagai isu yang berkembang dapat dijelaskan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan polemik maupun kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat pengawalan dari pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Rombongan aktivis dipimpin Koordinator Lapangan Syarifuddin AR, didampingi Rahmadi Ariyanto dan Hamka AK. Dalam penyampaiannya, mereka membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Tanjabbar lebih tegas dan responsif dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan DPRD.
Kedua, mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik terhadap hasil-hasil rapat, baik Rapat Paripurna, Rapat Badan Anggaran maupun rapat DPRD lainnya.
Ketiga, meminta agar persoalan yang tengah berjalan diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamdani menyambut baik langkah masyarakat yang memilih menyampaikan persoalan secara langsung. Ia menjelaskan bahwa berbagai isu yang berkembang saat ini telah masuk dalam pembahasan Badan Kehormatan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.
“Segala hal yang diperbincangkan sudah dirapatkan di BK dan sedang diperiksa. Semua akan terang benderang, baik yang benar maupun yang belum tepat, semuanya akan diluruskan,” ujar Hamdani.
Hamdani juga menegaskan dirinya tidak pernah menghalangi proses pemeriksaan, baik terhadap dirinya maupun anggota DPRD lainnya.
“Saya tidak menghindar, tidak lari dari tanggung jawab. Jika ada yang perlu diluruskan, mari dibuka secara transparan. Tujuannya satu, agar masyarakat memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan tidak tumbuh isu yang memecah belah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanjabbar, Lukas Cholikul, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar tiga kali rapat tertutup terkait persoalan tersebut.
BK juga telah memanggil pihak pelapor untuk melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan terkait laporan yang disampaikan. Menurut Lukas, proses tersebut masih berjalan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menambahkan, hasil penyelesaian persoalan nantinya akan disampaikan secara resmi melalui Rapat Paripurna DPRD Tanjabbar.
Hal senada disampaikan anggota BK, H. Abdullah, yang menegaskan bahwa proses penanganan laporan tetap berjalan sesuai aturan.
Pertemuan yang awalnya berlangsung secara berdiri di halaman gedung DPRD kemudian disepakati untuk dilanjutkan dengan duduk bersama di dalam ruangan.
Langkah tersebut dilakukan agar pembahasan dapat berlangsung lebih tertib, terbuka dan menyeluruh. Kegiatan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung aman dan kondusif hingga selesai.(S2)
