Lantangjambi.id, JAMBI, – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menandatangani komitmen bersama terkait percepatan penyelesaian dokumen persyaratan Participating Interest (PI) 7 persen pada Wilayah Kerja (WK) Jabung.
Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (9/10/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., serta dihadiri Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T.
Pertemuan strategis ini membahas tindak lanjut penyelesaian dokumen persyaratan dalam tahapan pengalihan PI 7 persen WK Jabung yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten yang wilayahnya masuk dalam cakupan kerja tersebut.
Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa komitmen bersama tersebut merupakan bentuk sinergi lintas pemerintahan untuk memastikan proses pengalihan PI berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, hasil perhitungan pelamparan reservoir yang dilakukan lembaga independen perlu dikawal secara transparan agar pembagian hak daerah dapat ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penandatanganan komitmen bersama ini adalah tonggak penting agar tahapan pengalihan PI 7 persen di WK Jabung berjalan sesuai regulasi. Hasil perhitungan pelamparan reservoir dari lembaga independen harus kita kawal bersama secara transparan,” tegas Al Haris.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mempercepat proses penyelesaian persyaratan, sehingga hak daerah dari sektor migas dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen PI 7 persen merupakan tonggak penting sekaligus tantangan baru bagi manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjung Jabung Barat.
Menurutnya, BUMD harus mempersiapkan diri agar nantinya mampu mengelola PI secara profesional, transparan, dan akuntabel. Terlebih, potensi PI yang akan dikelola daerah tidak hanya berkaitan dengan PetroChina, tetapi juga berpeluang berasal dari perusahaan lain, termasuk Jade Stone dan Mont’Dor.
Katamso menilai kesiapan kelembagaan dan manajemen BUMD menjadi hal penting agar peluang pendapatan dari sektor migas dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Selain kesiapan BUMD, Katamso juga menyoroti persoalan batas wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan penentuan besaran pembagian PI.
Ia menyebutkan bahwa penetapan angka pasti pembagian PI ke depan sangat berkaitan dengan penyelesaian regulasi tata batas kedua kabupaten melalui Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas wilayah tersebut dapat segera diselesaikan.
Kepastian batas administrasi dinilai penting untuk memberikan kejelasan dalam proses penentuan hak masing-masing daerah, sehingga tahapan pengalihan PI dapat berjalan berdasarkan ketentuan dan perhitungan yang berlaku.
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap proses realisasi PI 7 persen WK Jabung dapat berjalan lebih terarah.
Optimalisasi pendapatan dari sektor migas diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan PT Paleopetro selaku lembaga independen, serta jajaran pejabat teknis dari masing-masing pemerintah daerah.
Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Katamso didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Ekonomi, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam. (S2)
