Lantangjambi.id, Tanjabbar, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menegaskan bahwa mulai 2027, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu wajib meraih predikat kinerja minimal “Baik” sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja.
Penegasan tersebut disampaikan Hermansyah saat memimpin apel pagi sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin (19/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Sekda menyerahkan SK Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyesuaian tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 282 Tahun 2025 serta SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 519/KEP.BUP/ORG/2025.
Selain itu, diserahkan pula SK Perpanjangan Perjanjian Kerja kepada 159 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat Daerah yang telah melalui tahapan evaluasi kinerja.
Hermansyah menjelaskan, perubahan nomenklatur jabatan PNS tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian administratif. Perubahan tersebut harus diikuti dengan kesesuaian uraian tugas agar mampu meningkatkan profesionalisme, efektivitas kerja, dan efisiensi tata kelola organisasi.
Sementara itu, perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK Paruh Waktu merupakan bentuk kepercayaan pemerintah daerah yang harus dijawab dengan dedikasi, kedisiplinan, loyalitas, serta hasil kerja yang nyata.
Menurutnya, evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang terukur. Indikator tersebut meliputi kedisiplinan mengikuti apel pagi, tingkat kehadiran melalui aplikasi SIMEKA, rekam jejak sanksi atau surat teguran, serta kelengkapan laporan kinerja harian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-Kinerja pada ASN Digital.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memberikan toleransi kepada pegawai dengan predikat kinerja Cukup, Buruk, maupun Sangat Buruk pada tahun anggaran 2026. Namun, toleransi tersebut tidak akan diberlakukan lagi pada 2027.
“Toleransi ini hanya berlaku untuk tahun 2026 saja. Saya sampaikan secara terbuka dan resmi hari ini, agar tidak ada lagi alasan di tahun 2027 mengaku baru diberitahu atau tidak tahu aturan. Manfaatkan kesempatan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah secara loyal dan terus berjuang,” tegas Hermansyah di hadapan peserta apel.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh PPPK Paruh Waktu agar memanfaatkan masa toleransi yang diberikan untuk memperbaiki kedisiplinan, memenuhi kewajiban administrasi kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apel pagi tersebut diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan Tenaga Kerja Mandiri di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Melalui evaluasi kinerja yang terukur, Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap aparatur pemerintah semakin profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(S2)
