Lantangjambi.id, Tanjabbar,– Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan memprioritaskan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta mengoptimalkan pencatatan dan pemantauan data berbasis digital.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) sekaligus Publikasi Data Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 di Aula Dinas Kesehatan, Rabu (21/10/2026).
Dalam arahannya, Katamso menekankan bahwa periode 1.000 HPK, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan fase krusial dalam menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, intervensi pada periode tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar program yang dijalankan dapat memberikan hasil maksimal.
“Sektor kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor, bukan hanya dari tenaga kesehatan, untuk mengoptimalkan kehadiran balita di posyandu agar pemantauan tumbuh kembang dapat berjalan maksimal,” ujar Katamso.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan dini terhadap balita yang mengalami masalah pertumbuhan, terutama anak dengan status berat badan tidak naik atau kategori ‘T’ berdasarkan hasil penimbangan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui pemantauan dan intervensi yang sesuai agar risiko gangguan gizi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
Selain memperkuat intervensi di lapangan, Katamso menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi program penurunan stunting.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengarahkan agar pencatatan data balita bermasalah gizi serta realisasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil dilakukan secara akurat melalui aplikasi Sigizi Kesga.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait juga diminta memaksimalkan pengisian indikator pada aplikasi berbasis web Bangda. Langkah ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan berdasarkan data yang terintegrasi.
Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam rapat koordinasi tersebut, tercatat 309 kasus baru stunting dengan persentase 52,46 persen yang terkonsentrasi di Kecamatan Batang Asam dan Tungkal Ilir.
Data tersebut menjadi perhatian dalam menentukan prioritas intervensi, sehingga penanganan dapat diarahkan ke wilayah dan kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Selain persoalan gizi, tantangan pemenuhan sanitasi layak juga masih ditemukan di sejumlah wilayah. Tercatat sebanyak 54 rukun tetangga (RT) di Kecamatan Senyerang, 10 RT di Kecamatan Kuala Betara, dan 41 RT di Kecamatan Tungkal Ilir menghadapi persoalan sanitasi layak.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga perbaikan lingkungan serta akses terhadap sanitasi yang layak.
Melalui rapat koordinasi dan publikasi data tersebut, Katamso berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan dalam pencatatan data, serta memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, intervensi yang terarah, didukung data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, menjadi bagian penting dalam mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi TP3S tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Dinas PMD, para camat, kepala puskesmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta perwakilan PKK Kabupaten.(S2)
