LANTANGJAMBI.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, berkomitmen memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Presiden menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar layanan keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Presiden, akses keuangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga kalangan santri.
“Layanan keuangan tidak hanya sekadar tersedia, tetapi harus mampu membuka peluang usaha, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Wakil Bupati Katamso menyatakan kesiapan Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk memperkuat sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan di daerah.
Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan nelayan, semakin mudah memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan.
Melalui penguatan peran TPAKD, Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap program inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha produktif serta memperkuat perekonomian daerah.
Berdasarkan laporan dalam Rakornas, OJK mencatat sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk di seluruh Indonesia. Sementara itu, tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69 persen, dengan tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen.
Capaian tersebut menjadi landasan penting untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Keikutsertaan Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam agenda nasional ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(S2)
