LANTANGJAMBI.ID, TANJAB BARAT,– Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelantikan berlangsung di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Jumat (6/11/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa jabatan yang diemban seorang aparatur sipil negara (ASN) bukanlah hak maupun sekadar peningkatan jenjang karier, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui integritas, profesionalisme, dan kinerja nyata.
Menurutnya, pelantikan pejabat merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak. Jabatan merupakan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kewenangan yang dapat digunakan sesuka hati. Semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab dan tuntutan kinerja yang harus dipenuhi,” tegas Anwar Sadat dalam sambutannya.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi masing-masing, membangun koordinasi, serta menunjukkan hasil kerja yang terukur.
Bupati juga mengingatkan agar pejabat tidak hanya terjebak pada rutinitas administrasi dan menggugurkan kewajiban. Setiap pejabat dituntut mampu menghadirkan solusi, menciptakan perubahan, serta mendorong kemajuan organisasi dan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Anwar Sadat secara khusus memberikan perhatian terhadap jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki posisi strategis sekaligus risiko tata kelola yang tinggi. Karena itu, pejabat yang bertanggung jawab harus memiliki pemahaman regulasi yang baik serta integritas kuat untuk menjaga pemerintahan yang bersih.
Seluruh proses pengadaan diminta berjalan secara terbuka, kompetitif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati juga mengingatkan agar tidak ada intervensi, konflik kepentingan, praktik persekongkolan, maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Saya tidak ingin ada pejabat yang bermain-main dengan kewenangan pengadaan. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi pastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujarnya.
Selain sektor pengadaan, perhatian khusus juga diberikan kepada Direktur RSUD Suryah Khairuddin yang baru dilantik.
Anwar Sadat menekankan bahwa keberhasilan rumah sakit tidak cukup hanya diukur dari besarnya pendapatan, pembangunan fisik, maupun kelengkapan fasilitas. Lebih dari itu, kualitas pelayanan, keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, dan kepercayaan publik harus menjadi indikator utama keberhasilan rumah sakit.
Ia meminta agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, profesional, adil, dan tidak diskriminatif.
Peningkatan disiplin tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga medis juga harus menjadi perhatian serius.
Bupati turut meminta direktur rumah sakit berani melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kritik dan pengaduan masyarakat harus didengar serta dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Saya ingin RSUD Suryah Khairuddin menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Tanjung Jabung Barat, rumah sakit yang terus berkembang, memiliki pelayanan berkualitas, serta mampu bersaing dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pejabat dalam menjalankan tugas bukanlah keberhasilan pribadi, melainkan hasil kerja sama dan kekuatan tim dalam organisasi pemerintahan.
Karena itu, seluruh pejabat diminta membangun sinergi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan capaian kinerja yang berdampak nyata terhadap kemajuan daerah.
Adapun 10 pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 541/KEP.BUP/BKPSDM/2026 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni:
1. Junaidi, S.E., M.M, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Marhalim, S.E, sebagai Sekretaris Camat Bram Itam.
3. Rengga Sekarsari, S.P, sebagai Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Doriswandi, S.E, sebagai Sekretaris Camat Tungkal Ilir.
5.Solekah, S.E, sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial Dinas Sosial.
6. Rita Marlia, S.Farm., Apt., M.M, sebagai Direktur RSUD Suryah Khairuddin.
7. Bahrul Hidayah, S.E, sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.
8.Siti Arfah, S.E, sebagai Kepala Seksi Keuangan RSUD KH. Daud Arif.
9. Baya, S.KM, sebagai Kepala Seksi Penunjang Non Medik RSUD KH. Daud Arif.
10. Ns. Yenni Sartika, S.Kep, sebagai Kepala Seksi Keperawatan RSUD KH. Daud Arif.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., Staf Ahli Bidang Pemerintahan Drs. H. M. Yunus, sejumlah kepala OPD, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta undangan lainnya.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan semakin memperkuat kinerja birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. (S2)
