Lantangjambi.id, JAMBI– Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai kesepakatan dengan PT Trimitra Lestari (TML) terkait fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM) 20 persen bagi enam desa di Kecamatan Tebing Tinggi.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Aston, Kota Jambi, Selasa (20/10/2026).
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian kewajiban fasilitasi kebun masyarakat sekaligus membuka jalan bagi penguatan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Enam desa yang masuk dalam kesepakatan tersebut yakni Desa Sungai Keruh, Dataran Kempas, Delima, Talang Makmur, Suka Damai, dan Purwodadi. Total lahan yang dialokasikan mencapai 690 hektare, dengan rata-rata 115 hektare untuk setiap desa.
Pelaksanaan program akan memperhatikan kebutuhan pembangunan kebun masyarakat maupun pemeliharaan kebun yang telah ada, sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui dialog dan kesepakatan bersama.
Menurutnya, penyelesaian kewajiban fasilitasi kebun masyarakat perlu mengedepankan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat penerima manfaat agar tercapai solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Intinya ini diserahkan dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat penerima manfaat. Itulah solusi yang paling baik dan tidak ada solusi lain,” ujar Anwar Sadat dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pola kemitraan yang diterapkan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan perusahaan. Mayoritas pihak desa disebut memilih pola kemitraan alternatif yang dinilai lebih fleksibel dan berkeadilan.
Meski kesepakatan telah ditandatangani, Pemkab Tanjung Jabung Barat menekankan pentingnya validasi data calon penerima manfaat agar pelaksanaan program tepat sasaran dan tidak memicu persoalan sosial maupun hukum di kemudian hari.
Untuk itu, pemerintah daerah melibatkan Tim 9 yang terdiri atas unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan kelompok tani.
Tim tersebut bertugas memverifikasi data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), termasuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki identitas resmi sesuai ketentuan.
“Setiap nama yang masuk dalam CPCL harus betul-betul orang yang berhak dan memiliki identitas resmi setempat agar tidak menimbulkan polemik atau permasalahan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Data CPCL selanjutnya akan melalui verifikasi berjenjang, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga Tim 9. Setelah proses tersebut selesai, data akan diajukan kepada bupati untuk penerbitan surat keputusan (SK), sebelum direkomendasikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan serta instansi terkait lainnya.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga manfaat kemitraan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Direktur Utama PT Trimitra Lestari, Mashadi Cakranegara, menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan masyarakat atas kesabaran serta kerja sama selama proses pembahasan kemitraan berlangsung.
Ia berharap dukungan dan arahan dari Dinas Perkebunan terus berlanjut agar pemenuhan kewajiban perusahaan melalui skema FPKM dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sangat menghargai kesabaran para kepala desa dan masyarakat yang telah bersama-sama melalui proses ini. Kami berharap dukungan dan arahan dari Dinas Perkebunan terus berlanjut agar proses pemenuhan kewajiban perusahaan melalui skema FPKM berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Mashadi.
Pihak perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap kesepakatan tersebut menjadi fondasi bagi kemitraan yang berkelanjutan, menjaga iklim investasi tetap kondusif, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan penandatanganan MoU ini turut dihadiri Dandim 0419/Tanjung Jabung, Kapolres Tanjung Jabung Barat yang diwakili Kapolsek Tebing Tinggi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat beserta jajaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bagian Prokopim, perwakilan Bagian Hukum, Camat Tebing Tinggi, para kepala desa dan anggota BPD, tokoh masyarakat, kelompok tani calon penerima FPKM, serta unsur terkait lainnya.(S2)
