LANTANGJAMBI.ID, TANJABBAR, – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kelapa Dalam sebagai upaya melindungi komoditas unggulan daerah sekaligus meningkatkan nilai jual dan daya saing produk perkebunan lokal.
Komitmen tersebut disampaikan Anwar Sadat saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kamis (22/10/2026).
Forum tersebut secara khusus membahas percepatan pendaftaran Indikasi Geografis Kelapa Dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Menurut Anwar Sadat, Kelapa Dalam bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan salah satu penopang perekonomian masyarakat yang memiliki karakteristik dan potensi khas untuk dikembangkan melalui perlindungan hukum.
Ia mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Jambi yang telah memfasilitasi forum tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk unggulan daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis ini. Kelapa Dalam kita memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki daerah lain,” ujar Anwar Sadat.
Ia menjelaskan, tahapan awal pendaftaran IG Kelapa Dalam mencakup tiga kecamatan, yakni Tungkal Ilir, Seberang Kota, dan Kuala Betara. Selanjutnya, cakupan pengembangan akan diarahkan ke Kecamatan Pengabuan dan Senyerang yang juga memiliki hamparan perkebunan Kelapa Dalam cukup luas.
Anwar Sadat berharap proses pendaftaran tersebut dapat berjalan lancar melalui dukungan seluruh pihak terkait. Ia juga menyinggung keberhasilan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh Indikasi Geografis Pinang Betara sebagai salah satu pengalaman dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap komoditas khas daerah.
“Dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis, kita tidak hanya menjaga warisan daerah dari klaim pihak luar, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kualitas yang akan meningkatkan nilai jual di pasar yang lebih luas,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, baik dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun penyusunan dokumen teknis. Dengan demikian, proses pendaftaran diharapkan dapat segera dituntaskan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani kelapa.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi, Diana Yuli Astuti, S.H., M.H., menjelaskan bahwa salah satu tahapan penting dalam pendaftaran Indikasi Geografis adalah penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis secara akurat dan komprehensif.
Dokumen tersebut harus memuat informasi mengenai reputasi, kualitas, serta karakteristik khas produk yang berkaitan dengan faktor lingkungan geografis dan kondisi masyarakat setempat.
Ia menambahkan, pengalaman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperoleh sejumlah sertifikat Indikasi Geografis diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran Kelapa Dalam melalui pendampingan dan asistensi terhadap kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
“Divisi Pelayanan Hukum berkomitmen memfasilitasi dan mengasistensi seluruh kelengkapan berkas yang diperlukan. Tanjung Jabung Barat sudah memiliki beberapa sertifikat IG sehingga diharapkan pendaftaran IG Kelapa Dalam ini lebih mudah karena proses serupa pernah dilakukan sebelumnya,” jelasnya.
FGD tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, penyuluh, dan kelompok tani untuk mempercepat proses pendaftaran Indikasi Geografis Kelapa Dalam.
Melalui upaya ini, Kelapa Dalam Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki identitas produk yang semakin kuat, memperoleh perlindungan hukum yang memadai, serta mampu meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi, kepala perangkat daerah terkait, Camat Tungkal Ilir, Camat Seberang Kota, perwakilan Kecamatan Kuala Betara, petugas penyuluh, perwakilan kelompok tani dari tiga kecamatan, serta tamu undangan lainnya.(S2)
